Hak asasi manusia

 

Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu,selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia , harga diri , harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.

Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:

ü  Pembukaan undang – undang dasar 1945 alinea pertama

“ …bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…”

ü  Pembukaan undang – undang dasar alinea keempat

“ kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadialan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang – undang dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ”.

ü  Undang – Undang Dasar 1945

Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945

ü  Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

ü  Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

Ø Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.

Ø Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

Ø Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.

Ø Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).

Ø Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.

Ø Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

 

  1. A.           Hak Asasi Manusia Di Persekolahan

 

Kehidupan manusia yang bersinggungan dengan dunia pendidikan yang sebagian besar dilakukan di sekolahan menyebabkan munculnya masalah Hak Asasi Manusia di persekolahan, baik yang dimiliki oleh pengajar maupun peserta didik. Hal yang pernah terjadi dalam masalah pelanggaran HAM di persekolahan diantaranya dapat kita lihat dalam posting seorang ibu yang curhat pada media internet berikut, ibu itu bernama ibu Ninghapsari yang memasang curhatnya di ninghapsari. Multiplay. Com

, isi curhatnya yaitu:

 

Pelanggaran HAM di Sekolah!!!!

Diposting oleh Sari pada Jan 17, ’07 7:50 PM untuk semuanya

 

Anakku mengeluh kemarin, tanpa ba bi bu rambutnya di GUNTING oleh seorang guru!
Duhhhhhhhhh!!!!
Tersinggung aku kali ini!
Apa tidak ada peringatan?
‘Gak bu’, katanya,’biasanya kalau di tegur aku langsung potong rambut’.
Ini sudah kali kedua anakku di GUNTING rambutnya tanpa peringatan, aku gak terima!!!
Anakku bukan domba yang boleh di cukur sembarangan!
Dan pula, guru kok mengajarkan kesemena-menaan? Itu kan berarti memberikan contoh, bahwa kalau kamu penguasa, kamu boleh bertindak semaumu!!!!

Hal seperti ini kadang terlewatkan oleh kita orang tua, karena dalil disiplin, kita bilang IT IS OK, padahal ini pelanggaran HAM!
Anak-anak kita bukan domba!!!!

 

Tag: curhat

 

Dari curhatan Ninghapsari ternyata masih ada lagi pelanggaran Hak Asasi manusia yang dilakukan dipersekolahan, salah satunya dari sahabat Ninghapsari yang komentar pada curhatan Ninghapsari, isinya yaitu :

 

sangtimur menulis on Feb 1, ’07

 

Kakak cewekku dulu malah roknya di gunting;-(. Yang tukang jahit salah ukur, jadinya rok kakakku rad ketat gitu.
Besoknya, kakak cewekku langsung jilbab ama baju kurung. Guru yang gunting rok kakakku masih ketemu ama aku pas SMA, itu guru norak abis. Udah lansia tapi masih nge-jreng. Pake lipstik millenium;P

 

Bila kita lihat dari curhatan ibu Ninghapsari dengan sahabatnya itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan berdalih peraturan sekolah seorang guru telah melakukan tindakan kesewenang-wengan, padahal bila ingin menegakkan peraturan sekolah dapat dilakukan dengan mengingatkan dahulu, namun apabila tidak ditaati maka dapat dilakukan dengan ketegasan, ketegasan itu juga jangan terlalu berlebihan.

Selain hal tersebut telah banyak kita temui jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di lingkungan persekolahan misalnya

a)        Pencabulan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh gurunya.

b)        Penggelapan uang iuran sekolah yang dilakukan oleh pengurus sekolah.

c)        Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap murid baru yang sedang dalam masa orientasi siswa.

d)       Adanya pungutan-pungutan iuran sekolah yang tidak jelas dan tidak transparan.

e)        Adanya nilai belajar yang dipolitisi oleh pihak tertentu dan untuk tujuan tertentu.

Dari beberapa hal diatas merupakan sedikit dari banyak masalah Hak Asasi Manusia di lingkungan persekolahan. Maka dari itu perlu adanya penanganan yang lebih maksimal terhadap masalah Hak Asasi Manusia yang benar-benar komplek.

 

  1. B.            Penanganan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, disamping dibentuk aturan-aturan hukum, juga dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan atau penanganan hak asasi manusia antara lain :

 

KOMNAS HAM = >

  •  mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM.
  • Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

 

PENGADILAN HAM

  • Bertugas dan berwewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat , juga berhak memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat diluar batas tetorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia .

 

PENGADILAN HAM Ad Hoc

  • Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

 

KOMISI KEBENARAN dan REKONSILIASI

  • Memberikan alternatif bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan diluar pengadilan HAM yaitu melalui Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

 

Adapun lembaga-lembaga yang mengonsetrasikan kegiatannya dalam upaya penegakan dan penanganan HAM misalnya dengan menuntut pihak-pihak yang telah melanggar HAM, melindungi korban HAM , menuntut pihak-pihak yang telah melanggar HAM, melindungi korban dsb.

 

Beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat (LSM)

  1. KONTRAS ( komisi untuk orang hilang dan tindak kekrerasan )
  2.  YLBHI ( yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia )
  3.  Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ( ELSAM ) dan
  4.  Human Rights Watch ( HRW )

 

  1. C.           Kerjasama Hak Asasi Manusia Dengan Internasional

Tanggung jawab dan menghormati atas berbagai konvensi internasional tentang HAM diwujudkan dengan keikutsertaan Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen internasional. Beberapa macam konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia yang sudah diratifikasi Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949
  2. Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan ( convention on the Political Rights of women
  3. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (  convention on the elimination of discrimination againts women )
  4. Konvensi Hak Anak ( convention on the rights og the child
  5.  Konvensi pelarangan , pengembangan , produksi dan penyimpangan senjata  biologis dan beracun serta pemusnahannya( convention prohibition of the development , production , and stockpiling of bacteriologi ( biological ) and toxic weapons and on their destruction .
  6. konvensi internasional terhadap antiapartheid dalam olahraga ( international convention against apartheid in sports )  ( diratifikasi dengan undang undang nomor 48 tahun 1993 )
  7. konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia ( torture convention ) ( diratifikasi dengan undang undang nomor 5 tahun 1998)
  8. konvensi oranisasi buruh internasional nomor 87 tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan Hak untuk berorganisasi- ILO Convention no 87 concerning freedom of association and protection on the rights to organize ( diratifikasi dengan undang undang nomor 83 tahun 1998 )
  9. konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial (convention on the elimination of raciol discrimintion ) (diratifikasi dengan undang-undang nomor 29 tahun 1999)
  10. kovenan internasional tentang hak hak ekonomi, sosial, dan budaya (international covenant on economic, social, and cultural rights) (diratifikasi dengan undang undang no 11 tahun 2005)
  11. kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik ( international covenant on civil and political rights) (diratifikasi dengan undang undang nomor 12 tahun 2005).

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s